GARUTSELATAN.INFO - Kasus dugaan korupsi sapi perah yang menimpa Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan) Garut disebut karena tak memiliki tanggung jawab dan tak amanah.
 |
| Bupati Garut, Rudy Gunawan Saat di Wawancara Dikantor Bupati [foto : jabar.tribunnews.com] |
Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan keempat ASN yang telah menjadi tersangka itu karena mengirim sapi perah bunting tidak sesuai spesifikasi. Padahal program tersebut dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat. "Semuanya tidak amanah (ASN dan penyedia sapi). Harusnya bisa menjalankan program sesuai ketentuan dari pusat," ucap Rudy di Pamengkang Garut, Jumat (18/10).
Rudy mengaku kurang memahami kasus dugaan korupsi itu. Pasalnya anggaran sapi perah tahun 2015 itu berasal dari pusat. "Daerah kan hanya menjadi penerima program. Kalau amanah pasti enggak akan seperti ini. Saya juga kurang paham," katanya.
Baca Juga : Dinkes Terjunkan Tim Investigasi, Dugaan Kematian Bocah Usai Imunisasi
Dari informasi yang didapat, Rudy menyebut hanya mengetahui spesifikasi tidak sesuai. Ada sapi perah yang dikirim ke kelompok peternak namun tak bunting. "Harusnya kan bunting empat bulan tapi ini ada yang tidak bunting," ujarnya. Terkait bantuan hukum kepada empat ASN yang telah jadi tersangka oleh Kejari Garut, Rudy menyebut Korpri Garut akan memberi bantuan.
Kejari Garut menetapkan empat ASN dan satu penyedia barang sebagai tersangka dalam kasus sapi perah. Para tersangka diduga melakukan korupsi dana pengadaan sapi. Kasipidsus Kejari Garut, Deny Marincka Pratama, mengatakan, penetapan kelima tersangka dilakukan setelah pihaknya menemukan alat bukti.
Baca Juga : Pipa Pertamina Cimahi Meledak, Lalu Lintas Tol Padalenyi Arah Jakarta Dialihkan
Korupsi yang dilakukan para tersangka bersumber dari APBN tahun 2015. "Dari empat ASN yang jadi tersangka, satu orang sudah pensiun. Tapi saat melakukan tindak korupsi, satu ASN itu masih aktif bekerja," ucap Deny. Kelima orang yang sudah jadi tersangka yakni AS, YY, dan S sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), lalu DN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta YS sebagai penyedia barang.
Related Search :
- ASN Garut Diduga Korupsi, Kirim Sapi Bunting Tidak Sesuai Spesifikasi.
- Harusnya bunting empat bulan tapi ini ada yang tidak Bunting.
Baca Artikel Garutselatan.info Lainnya di Google News
