Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan saat ini tengah menunggu terbitnya peraturan presiden terbaru mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
Melansir dari antara Selasa, (7/7/2020), Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkapkan terbitnya Perpres tersebut perlu dilakukan guna menyelesaikan masalah gaji bagi para PPPK.
Menurutnya sebetulnya BKN sudah siap penerbitan nomor induk pegawai atau NIP bagi 45.949 tenaga honorer yang lulus seleksi pppk yang diselenggarakan pada tahun 2019.
"Kami sebenarnya sudah sejak lama bersiap diri untuk segera mungkin menetapkan NIP nya. tapi seperti tadi disampaikan, Apakah kami boleh menetapkan NIP sebelum Perpres PPPK itu mengatur soal pembayaran gaji tutur Bima.
"Maka kami tidak boleh mendahului Perpres. sebetulnya kami sudah siap untuk Perpres itu tuturnya.
Informasi tersebut disampaikan oleh Bima dalam rapat kerja dengan komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Senin (6/7/2020).
Perpres PPPK tersebut lambat dikeluarkan, karena menurut informasi yang didengar Bima PPPK sempat diulang.
"Ada masukan bahwa katanya perpres itu akan menumbruk beberapa PP sebelumnya. kemudian diminta untuk menginisiasi ulang. jadi diulang lagi tutur Bima.
Selain itu Perpres mengenai gaji, sekarang ini statusnya sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
"kami menunggu proses itu agar segera dapat ditetapkan, jika itu sudah ditetapkan, kami akan menetapkan NIP pegawainya sesuai dengan usulan dari instansinya pungkas Bima.
Selain itu juga, Bima menerangkan bahwa selanjutnya dari total 72. 980 tenaga honorer yang ikut seleksi PNS lewat CPNS Januari 2019 lalu, yang lulus hanya 51.293 orang.
Sehingga dari total yang lulus tersebut hanya 45.949 orang yang bisa diangkat karena ada usulan dari instansi yang merekrut mereka.
Alasannya, karena dari total tenaga honorer yang lulus tes seleksi PPPK tersebut, tidak semuanya masih aktif bekerja.
Kalau guru, dia sudah tidak bekerja lagi sebagai guru, tapi namanya masih ada. sehingga itu tidak diusulkan oleh pemerintah daerahnya. yang diusulkan mereka yang lulus dan masih bekerja. itu jumlahnya 45.949 orang. itu yang kami dapatkan dari data usulan instansi pungkas Bima, informasi ini dilansir dari kompas.com.
Baca Artikel Garutselatan.info Lainnya di Google News
 |
| BKN Siap Terbitkan NIP Bagi Tenaga Honorer |
Melansir dari antara Selasa, (7/7/2020), Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkapkan terbitnya Perpres tersebut perlu dilakukan guna menyelesaikan masalah gaji bagi para PPPK.
Menurutnya sebetulnya BKN sudah siap penerbitan nomor induk pegawai atau NIP bagi 45.949 tenaga honorer yang lulus seleksi pppk yang diselenggarakan pada tahun 2019.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Tunda Penerimaan CPNS Tahun 2020 dan 2021
"Kami sebenarnya sudah sejak lama bersiap diri untuk segera mungkin menetapkan NIP nya. tapi seperti tadi disampaikan, Apakah kami boleh menetapkan NIP sebelum Perpres PPPK itu mengatur soal pembayaran gaji tutur Bima.
"Maka kami tidak boleh mendahului Perpres. sebetulnya kami sudah siap untuk Perpres itu tuturnya.
Informasi tersebut disampaikan oleh Bima dalam rapat kerja dengan komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Senin (6/7/2020).
Perpres PPPK tersebut lambat dikeluarkan, karena menurut informasi yang didengar Bima PPPK sempat diulang.
Baca Juga: Penerimaan CPNS Selama 2 Tahun Akan Ditunda
"Ada masukan bahwa katanya perpres itu akan menumbruk beberapa PP sebelumnya. kemudian diminta untuk menginisiasi ulang. jadi diulang lagi tutur Bima.
Selain itu Perpres mengenai gaji, sekarang ini statusnya sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
"kami menunggu proses itu agar segera dapat ditetapkan, jika itu sudah ditetapkan, kami akan menetapkan NIP pegawainya sesuai dengan usulan dari instansinya pungkas Bima.
Selain itu juga, Bima menerangkan bahwa selanjutnya dari total 72. 980 tenaga honorer yang ikut seleksi PNS lewat CPNS Januari 2019 lalu, yang lulus hanya 51.293 orang.
Baca Juga: Jadwal Tes Baru SKB CPNS 2019-2020
Sehingga dari total yang lulus tersebut hanya 45.949 orang yang bisa diangkat karena ada usulan dari instansi yang merekrut mereka.
Alasannya, karena dari total tenaga honorer yang lulus tes seleksi PPPK tersebut, tidak semuanya masih aktif bekerja.
Baca Juga: Kumpulan Soal SKB Formasi Guru Lengkap
Kalau guru, dia sudah tidak bekerja lagi sebagai guru, tapi namanya masih ada. sehingga itu tidak diusulkan oleh pemerintah daerahnya. yang diusulkan mereka yang lulus dan masih bekerja. itu jumlahnya 45.949 orang. itu yang kami dapatkan dari data usulan instansi pungkas Bima, informasi ini dilansir dari kompas.com.
Baca Artikel Garutselatan.info Lainnya di Google News
